Saudara nan jauh disana...
Bangsa Palestina kian terpuruk akibat kebrutalan israel, berapa banyak warga palestina yang telah mati syahid, dan berapa banyak kaum wanita palestina menjadi janda? anak-anak palestina menjadi yatim-piatu... Dukungan moral saja tidak cukup untuk menyelamatkan palestina dari kedzoliman Israel, saya bertanya kepada negara-negara islam sedunia, apakah kalian tidur sehingga tidak melihat saudara kita di aniaya kaum kafir?
Negara Palestina (
bahasa Arab:
دولة فلسطين,
dawlat filastin, atau hanya
Palestina (
bahasa Arab:
فلسطين,
filastin) adalah sebuah negara di
Timur Tengah antara
Laut Tengah dan
Sungai Yordan. Status politiknya masih dalam perdebatan. Sebagian besar negara di dunia termasuk negara-negara anggota
OKI,
Liga Arab,
Gerakan Non-Blok, dan
ASEAN telah mengakui keberadaan Negara Palestina. Wilayah
Palestina saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu
Wilayah Pendudukan Israel dan
Otoritas Nasional Palestina.
Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan pada 15 November 1988 di
Aljir oleh
Dewan Nasional (PNC)
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
[1][2].
KTT
Liga Arab
1974 menunjuk PLO sebagai "wakil sah tunggal rakyat Palestina dan
menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang
mendesak." PLO telah memiliki status
pengamat di
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "entitas non-negara" sejak 22 November 1974, yang memberikan hak untuk berbicara di
Majelis Umum PBB
tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah Deklarasi Kemerdekaan, Majelis
Umum PBB secara resmi "mengakui" proklamasi dan memilih untuk
menggunakan sebutan "Palestina" bukan "Organisasi Pembebasan Palestina"
ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini,
PLO tidak berpartisipasi di PBB dalam kapasitasnya sebagai pemerintah
Negara Palestina. Sejak tahun 1998, PLO diatur untuk duduk di Majelis
Umum PBB segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat
lain.
Pada tahun 1993, dalam
Persetujuan Oslo,
Israel
mengakui tim negosiasi PLO sebagai "mewakili rakyat Palestina", dengan
imbalan PLO mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai, penerimaan
resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338, dan penolakannya terhadap
"kekerasan dan terorisme". Sementara Israel menduduki wilayah Palestina,
sebagai hasil dari Persetujuan Oslo, PLO mendirikan sebuah badan
administratif sementara:
Otoritas Nasional Palestina (PNA atau PA), yang memiliki beberapa fungsi pemerintahan di bagian
Tepi Barat dan
Jalur Gaza. Pengambilalihan Jalur Gaza oleh
Hamas membagi wilayah Palestina secara politik, dengan
Fatah yang dipimpin oleh
Mahmoud Abbas
menguasai Tepi Barat dan diakui secara internasional sebagai Otoritas
Palestina resmi, sementara Hamas telah mengamankan kekuasaannya atas
Jalur Gaza. Pada bulan April 2011, kedua pihak telah menandatangani
perjanjian rekonsiliasi, tetapi pelaksanaannya masih terbengkalai.
Hingga 18 Januari 2012, 129 (66,8%) dari 193 negara anggota PBB telah
mengakui Negara Palestina. Banyak negara yang tidak mengakui Negara
Palestina tetap mengakui PLO sebagai "wakil rakyat Palestina". Selain
itu, komite eksekutif PLO diberdayakan oleh PNC untuk melakukan fungsi
pemerintah Negara Palestina
[3]
Sejarah
Pada tahun 1946,
Transyordania memperoleh kemerdekaan dari
Mandat Britania atas Palestina. Setahun kemudian, PBB mengadopsi rencana partisi untuk
solusi dua-negara di wilayah yang tersisa dari mandat. Rencana tersebut diterima oleh pimpinan
Yahudi, tetapi ditolak oleh para pemimpin Arab dan
Inggris menolak untuk melaksanakan rencana tersebut. Pada malam terakhir penarikan Inggris ,
Agensi Yahudi untuk Israel mendeklarasikan berdirinya Negara
Israel sesuai dengan rencana
PBB yang diusulkan. Komite Tinggi Arab tidak mengumumkan keadaan sendiri dan sebaliknya, bersama dengan
Transyordania,
Mesir, dan anggota lain dari
Liga Arab saat itu, mulai tahun
1948 Perang Arab-Israel. Selama perang,
Israel memperoleh wilayah tambahan yang diharapkan menjadi bagian dari negara Arab di bawah rencana
PBB.
Mesir memperoleh kendali atas
Jalur Gaza dan
Transyordania mendapatkan kontrol atas
Tepi Barat.
Mesir awalnya mendukung terciptanya
Pemerintahan Seluruh Palestina, tapi itu dibubarkan pada tahun
1959.
Transyordania
pernah mengenalinya dan malah memutuskan untuk memasukkan Tepi Barat
dengan wilayahnya sendiri untuk membentuk Yordania. Aneksasi itu
diratifikasi pada 1950.
Perang Enam Hari tahun
1967, ketika
Mesir,
Yordania dan
Suriah berperang melawan orang
Israel, berakhir dengan ekspansi teritorial signifikan oleh
Israel. Ekspansi ini melibatkan seluruh
Tepi Barat, yang tetap di bawah
pendudukan Israel, dan
Jalur Gaza, yang diduduki sampai penarikan mundur
Israel tahun
2005. Pertanyaan apakah
Jalur Gaza tetap di bawah pendudukan setelah penarikan adalah subjek perdebatan, namun seorang pejabat senior
Hamas menyebut pendudukan
Jalur Gaza sebagai bagian dari masa lalu.
Pada tahun
1964, ketika
Tepi Barat dikontrol oleh
Yordania,
Organisasi Pembebasan Palestina didirikan di sana dengan tujuan untuk menghadapi
Israel. Piagam Nasional Palestina PLO mendefinisikan batas-batas wilayah
Palestina sebagai sisa seluruh mandat, termasuk
Israe. Setelah
Perang Enam Hari,
PLO pindah ke
Yordania, tetapi kemudian dipindahkan ke
Libanon setelah peristiwa
Black September tahun
1971. Pada tahun
1974,
Liga Arab mengakui
PLO sebagai wakil sah tunggal rakyat
Palestina, dan memperoleh status pengamat di
Majelis Umum PBB. Setelah tahun
1982 Perang Lebanon,
PLO pindah ke
Tunisia.
Pada tahun
1979, melalui
Perjanjian Camp David,
Mesir mengisyaratkan sebuah akhir pada pengakuannya sendiri atas
Jalur Gaza. Pada bulan
Juli 1988,
Yordania menyerahkan klaimnya ke
Tepi Barat - dengan pengecualian perwalian atas
Haram al-Sharif - untuk
PLO. Pada bulan
November 1988,
PLO
sementara di pengasingan, mendeklarasikan pembentukan "Negara
Palestina". Pada bulan berikutnya, segera diakui oleh banyak negara,
termasuk
Mesir,
Yordania, dan
Indonesia.
Dalam Deklarasi Kemerdekaan Palestina. Negara Palestina digambarkan
sebagai yang didirikan atas "wilayah Palestina", tanpa menyebutkan lebih
lanjut. Karena itu, beberapa negara yang mengakui Negara Palestina
dalam pernyataan mereka pengakuan merujuk pada "perbatasan 1967", dengan
demikian mengakui sebagai wilayahnya hanya wilayah
Palestina yang diduduki, dan bukan
Israel. Selama negosiasi
Persetujuan Oslo,
PLO mengakui hak
Israel untuk berdiri, dan Israel mengakui
PLO sebagai wakil dari rakyat Palestina. Antara
1993 dan
1998,
PLO membuat komitmen untuk mengubah ketentuan Piagam Nasional Palestina yang tidak sejalan dengan tujuan untuk
solusi dua negara dan hidup berdampingan secara damai dengan
Israel.
Setelah
Israel menguasai wilayah
Palestina dari
Yordania dan
Mesir, ia mulai membangun permukiman
Israel di sana. Ini diorganisir ke
Yudea dan
Samaria kabupaten (
Tepi Barat), Hof Aza Regional Council (
Jalur Gaza)
di Distrik Selatan. Administrasi penduduk Arab dari wilayah ini
dilakukan oleh Administrasi Sipil Israel Koordinator Kegiatan Pemerintah
di Daerah dan oleh dewan kota lokal hadir sejak sebelum pengambilalihan
Israel. Pada tahun
1980,
Israel memutuskan untuk membekukan pemilihan untuk dewan-dewan dan membentuk Liga Desa bukan, yang pejabat berada di bawah pengaruh
Israel. Kemudian model ini menjadi tidak efektif untuk kedua
Israel dan
Palestina, dan Liga Desa mulai pecah, dengan yang terakhir ini adalah
Liga Hebron, dibubarkan pada bulan
Februari 1988. Seperti digambarkan dalam
Persetujuan Oslo,
Israel diizinkan
PLO untuk mendirikan lembaga sementara administratif di wilayah
Palestina, yang muncul dalam bentuk PNA. Itu diberikan sipil dan / atau Kontrol keamanan di beberapa daerah. Pada tahun
2005, menyusul pelaksanaan rencana pemisahan diri sepihak
Israel, PNA menguasai penuh
Jalur Gaza dengan pengecualian perbatasan, udara, dan perairan teritorial. Setelah konflik antar-
Palestina pada tahun
2006,
Hamas mengambil alih kontrol
Jalur Gaza, dan
Fatah menguasai Tepi Barat (dan seluruh lembaga PNA). Saat ini
Jalur Gaza diatur oleh
Hamas, dan
Tepi Barat oleh
Fatah.
Etimologi
Harap diingat bahwa bangsa Filistin dan bangsa Palestina adalah
bangsa yang berbeda. Saat ini bangsa Filistin sudah punah. Sedangkan
istilah "Palestina" baru ada saat lahirnya negara Israel modern tahun
1948. Istilah ini sengaja diciptakan oleh negara-negara Arab sebagai
alat pemersatu saat perang melawan Israel.
Istilah 'Palestina' berasal dari kata
Filistin. Yaitu suatu bangsa ini menduduki pantai selatan
Kanaan pada waktu
bangsa Israel memasuki wilayah itu. Daerah mereka belakangan dinamakan
Filistea.
Nama ini pertama kali dipakai oleh Herodutus untuk menamai daerah di
sebelah selatan Siria. Dengan ejaan 'Palaestina', kemudian istilah itu
dipakai oleh
bangsa Romawi juga. Ketika bangsa
Israel datang dari
Mesopotamia dan bangsa Filistin dari dari Laut Tengah / Mediterania, bangsa Kanaan akhirnya punah. Dengan berbagai perang,
bangsa Filistin itu akhirnya dikalahkan dan diusir ke utara oleh
bangsa Israel.
Wilayah itu kemudian dibagi dua menjadi wilayah
Yudea dan
Samaria. Kemudian, ketika raja
Nebukadnezar dari
Babel menginvasi wilayah tersebut, wilayah dikuasai
bangsa Israel.
Bangsa Israel akhirnya merebut kembali kemerdekaan mereka dari
Kekaisaran Seleukia Syria keturunan
Yunani di sekitar 160 SM hingga kedatangan
Romawi. Kaum
Yahudi kemudian memberontak melawan penjajah
Romawi di pertengahan abad ke 1 M dan kalah. Pemberontakan kedua dilakukan
Simon Bar Kokhba di awal abad ke 2 M dan kembali berhasil dikalahkan. Pada tahun 135 M
Tinneius Rufus, orang Romawi gubernur Yudea, membersihkan bukit Bait Allah sebagai tanda kehancuran totaL
Yerusalem.
Romawi mengusir semua
orang Yahudi dari wilayah
Yudea dan
Samaria dan mengganti nama wilayah tersebut menjadi
Palestina.
Kerajaan Romawi sengaja menggunakan nama "Palestina" karena bangsa Filistin dulu adalah musuh keturunan
bangsa Israel yaitu
Orang Yahudi.
Kemudian orang-orang
keturunan Arab baru memasuki wilayah tersebut pasca Era Muhammad di abad ke 7 M.
Bangsa Arab menguasai wilayah tersebut hingga kemudian wilayah tersebut menjadi wilayah mayoritas
keturunan Arab.
Wilayah ini dikenal sebagai negara Transyordania. Seusai perang dunia
ke 2, Inggris membagi wilayah ini menjadi 3 bagian: Israel, Yordania dan
wilayah Arab yang nantinya dinamai "Palestina".
Pemerintahan
Otoritas Nasional Palestina atau Palestina merupakan sebuah negara yang berbentuk
Republik Parlementer yang diumumkan berdirinya pada tanggal 15
November 1988 di
Aljiria, ibu kota
Aljazair. Berbeda dengan kebanyakan negara di dunia yang mengumumkan kemerdekaannya setelah memperoleh
Konsesi Politik
dari negara penjajah, Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena
mendapat konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk mengikat
empat juta kelompok
etnis dalam satu wadah, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu ditetapkan pula bahwa
Yerusalem Timur (akan) dijadikan ibu kota negara.
Secara
de jure, Kepala negara yang berkuasa saat ini masih dalam persengketaan antara Presiden
Mahmoud Abbas dari Faksi Fatah dan Ketua
Dewan Legislatif Palestina Aziz Duwaik. Namun, secara
de facto, otoritas Palestina di bawah pimpinan Presiden
Mahmoud Abbas hanya menguasai wilayah
Tepi Barat. Wilayah
Gaza dikuasai oleh Hamas di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri
Ismail Haniyeh,
setelah Hamas merebut wilayah ini dari otoritas Palestina pada tahun
2007. Dewan Nasional Palestina, yang identik dengan Parlemen Palestina,
beranggotakan 500 orang. Kedalam, lembaga ini terdiri dari:
- Komite Eksekutif.
- Kesatuan Lembaga Penerangan.
- Lembaga Kemiliteran Palestina.
- Pusat Riset Palestina.
- Pusat Tata Perencanaan Palestina.
Dalam hal ini, Komite Eksekutif membawahkan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Penerangan, Pendanaan Nasional Palestina, Organisasi Massa,
Tanah Air yang Diduduki, Perwakilan PLO, Masalah Politik, Masalah
Administrasi dan Masalah Kemiliteran.
Ekonomi
Sumber keuangan untuk membiayai pemerintahan saat ini berasal dari negara-negara
Timur Tengah,
Lembaga Islam serta tokoh perseorangan yang bersimpati dengan
perjuangan negara ini. Sebelumnya, Pelestina mendapatkan sumber keuangan
dari hasil pajak yang dibagikan oleh
Israel. Namun sejak beberapa waktu lalu, kucuran dana dihentikan secara sepihak oleh pihak Israel atas persetujuan
Amerika Serikat.
Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa kucuran dana yang diberikan akan
digunakan bagi kegiatan perlawanan terhadap Israel oleh Hamas yang baru
saja memenangkan
Pemilihan Umum di Palestina.
Perjuangan Intifadah
Berdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan
penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Pengumuman
berdirinya negara ini dilakukan oleh Ketua
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO),
Yasser Arafat
yang kemudian menjadi Presiden Palestina, dari pusat pemerintahan di
pengasingan, di Aljiria, Aljazair. Dari segi hukum interansional,
eksistensi negara ini rapuh karena selain tidak diakui sebagian negara
anggota Dewan Keamanan PBB, juga akibat wilayah
geografi yang masih belum begitu jelas.
Sebaliknya, lembaga internasional turut memberi dukungan kepada
Palestina. Sekretaris Jenderal PBB mengundang Yasser Arafat untuk
menyampaikan pidatonya dalam sidang di
New York pada
Desember 1988. Namun Pemerintah Amerika Serikat menolak memberikan visa masuk kepada Arafat, sehingga tempat sidang pun di pindahkan ke
Jenewa. Dalam pidatonya, Arafat menegaskan bahwa PLO ingin menjalin kontak langsung dengan Amerika. Namun karena lobi
Yahudi Amerika yang kuat, Palestina gagal memperoleh pengakuan dari Amerika.
Terdorong keinginan untuk memperjuangkan tanah yang telah dijadikan bagian dari negara Yahudi
Israel, sejak tahun 1987, penduduk Palestina dengan sendirinya mengorganisir gerakan Intifadah, yaitu gerakan perjuangan
sipil
yang bertujuan mengembalikan tanah Palestina sebelum terbentuknya
negara Israel. Kebanyakan para pejuang Intifadah ialah mereka yang dulu
bertempat tinggal di daerah yang sekarang menjadi bagian dari negara
Israel, dan pindah ke pengungsian akibat pengusiran setelah perang 6
hari. Di dalam pengungsian, terdorong oleh rasa tertindas dan keinginan
untuk merebut kembali rumah dan tanah yang dulu mereka tempati
turun-temurun, penduduk Palestina dan pengungsi dari wilayah israel
bersama-sama mengobarkan
Intifadah
yang berarti perjuangan untuk melawan tirani dan penindasan. Dalam
pandangan cendikiawan dan media barat, intifadah seringkali
disalah-artikan sebagai bentuk mengobarkan kebencian dan permusuhan
kepada pemerintahan Israel dan bangsa Yahudi dalam bentuk apapun dan
tanpa sebab yang jelas, faktanya, perlawanan ini timbul karena adanya
rasa tertindas akibat pengusiran paksa dan trauma atas kehilangan tanah
dan sanak famili mereka.
Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Palestina
